Bandung, Arsiran.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan persoalan yang menyangkut kehormatan bangsa sehingga harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam keterangannya pada Rabu (5/8/2026), Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mendorong tercapainya swasembada pangan, tidak hanya pada sektor karbohidrat, tetapi juga pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia.
“Rasa swasembada itu kehormatan di bidang pangan. Pangan itu ada karbohidrat, ada protein. Karbohidrat kita sudah berhasil untuk target tahun 2025, dan tahun ini kita menuju pemenuhan protein agar tercukupi di seluruh Indonesia,” ujar Zulkifli.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah proyek strategis, mulai dari program budidaya tematik hingga pembentukan kampung-kampung nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja di daerah sehingga dapat menekan laju urbanisasi ke kota-kota besar.
Sebagai upaya konkret, pemerintah akan membangun Koperasi Desa (Kopdes), koperasi nelayan, serta Koperasi Unit Desa (KUD). Zulkifli menegaskan, keberadaan koperasi tersebut bukan untuk mematikan usaha kecil ataupun memonopoli perdagangan di pedesaan.
Menurutnya, koperasi dibentuk untuk membuka lapangan kerja bagi generasi muda di desa. Pengelola koperasi juga diwajibkan membeli kebutuhan dari warung, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar agar ekonomi lokal tetap tumbuh.
Selain itu, koperasi desa akan difungsikan sebagai infrastruktur pemerintah yang bertugas menjadi offtaker dalam penyaluran bantuan sosial maupun barang-barang bersubsidi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Zulkifli juga menyoroti persoalan darurat sampah yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan, sistem pembuangan terbuka (open dumping) telah menyebabkan gunungan sampah mencapai sekitar 60 meter di beberapa wilayah, seperti Makassar, Bandung, Bantar Gebang, Jatiwaringin, hingga Bali.
Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah awal dilakukan melalui penyederhanaan regulasi agar penanganan sampah dapat berjalan lebih cepat.
Pemerintah menargetkan penataan 24 lokasi darurat sampah yang masing-masing menerima lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Sebanyak 50 persen lokasi ditargetkan selesai ditangani pada 2027, sedangkan sisanya rampung pada 2028.
Penanganan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti Pirolisis dan Refuse Derived Fuel (RDF). Pemerintah juga menggandeng TNI Angkatan Darat dalam pelaksanaan di lapangan serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah optimistis target kedaulatan pangan, penguatan ekonomi desa, dan penyelesaian persoalan sampah dapat diwujudkan secara beriringan dalam beberapa tahun ke depan.
Komentar